REFORMASI ATAU REVOLUSI?

Telah 7 bulan lebih, semenjak revisi UU KPK disahkan, KPK tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), fungsi dari komisi antikorupsi tersebut menunjukkan kinerja yang menurun. "Kekhawatiran kami terhadap berlakunya UU tersebut semakin ke sini semakin terkonfirmasi," kata Peneliti ICW Tama S Langkun.

     Tidak hanya ICW, Abraham Samad yang merupakan mantan ketua KPK periode 2011-2015 pun tak luput untuk melayangkan kritiknya. Abraham Samad menilai bahwa kinerja KPK setelah pengesahan UU KPK begitu lamban. Dalam laman twiternya (12/01/2020), ia mengkritik kinerja KPK dalam menggeledah kasus Harun Masiku. Kasus ini membuktikan bahwa "revisi UU melemahkan KPK. KPK menjadi sulit dalam melakukan OTT atau bahkan bisa dikatakan KPK semakin mustahil untuk melakukan OTT."

     Kini, telah hampir 22 tahun berlalu sejak genderang reformasi dibunyikan. Telah hampir 22 tahun pula cita-cita mengenai Indonesia sempurna sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 nampaknya semakin sia-sia. Reformasi intistusional nampaknya tak membawa perubahan yang berarti. Seruan #ReformasiDikorupsi yang disuarakan oleh kaum pelajar pada September lalu bukan hanya slogan untuk kesenangan semata, namun merupakan ekspresi bahwa telah sempurnanya pemufakatan jahat oleh oligarki secara paripurna. Pengesahan revisi UU KPK dan kinerja KPK saat ini merupakan bukti nyata dari kebusukan kaum oligarki. Masihkah reformasi dapat diandalkan?


TUNTASKAN REFORMASI DENGAN REVOLUSI!

Jika kita melihat karya-karya klasik dari para pendiri Bangsa Indonesia, maka kita akan mengetahui bahwa kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukanlah suatu tujuan akhir. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hanyalah "jembatan emas" yang menghantarkan Rakyat Indonesia kepada fase yang lebih tinggi, yakni kepada Dunia Baru tanpa ‘exploitation de l‘homme par l‘homme’ dan ‘exploitation de nation par nation’, kepada Sosialisme.

     Namun, perjuangan Bangsa Indonesia untuk menciptakan Sosialisme kandas di tengah jalan. Melalui peristiwa pemberontakan merangkak yang dipelopori oleh kaum kanan pada tahun 1965, usaha untuk mencapai Sosialisme telah resmi gagal. Soeharto dan elit borjuasinya telah merubah negara-bangsa Indonesia ini menjadi negara klas. Indonesia saat ini hanya merupakan manifestasi dari klas yang menguasai kapital.

     Maka dari itu, Untuk mewujudkan Sosialisme, maka perjuangan melalui reformasi adalah mustahil. Hal itu mustahil, karena secara esensial, Indonesia telah dikuasai oleh kapitalisme. Negara adalah Negaranya kelas penguasa, negaranya kaum borjuis. Satu-satunya cara untuk mewujudkan Sosialisme adalah penghancuran kapitalisme secara mutlak, dan hal ini hanya bisa dilakukan dengan revolusi.

     Mencita-citakan Sosialisme berarti kita juga mencita-citakan pembebasan diri kelas buruh dan penggulingan kapitalisme. Untuk itu kita harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pertama kelas buruh adalah menaklukkan kekuasaan Negara.

     Marx dan Engels berkata: ”Langkah pertama dalam revolusi oleh kelas buruh adalah menempatkan proletariat pada posisi sebagai kelas penguasa guna memenangkan pertempuran untuk demokrasi. Proletariat akan mempergunakan keunggulan politiknya untuk merebut, selangkah demi selangkah, semua kapital dari borjuasi, untuk memusatkan semua instrumen produksi ke dalam tangan Negara, yakni, proletariat yang terorganisir sebagai kelas penguasa; dan untuk memperbesar tenaga-tenaga produktif total secepat mungkin.” (Manifesto Komunis, Bab II]

     Mewujudkan Sosialisme dengan cara reformis (berangsur-angsur) seperti yang dianjurkan oleh Eduard Bernstein adalah mustahil. "Tidaklah benar bahwa sosialisme bisa muncul secara otomatis dari perjuangan sehari-hari kelas pekerja (reformasi). Sosialisme akan menjadi konsekuensi dari (1) kontradiksi-kontradiksi yang tumbuh di dalam ekonomi kapitalis, dan (2) pemahaman oleh kelas pekerja tentang tak terhindarkannya penghapusan kontradiksi-kontradiksi ini melalui transformasi sosial", tulis Rosa Luxemburg dalam karyanya yang berjudul "reformasi atau revolusi?".

     Itulah kenapa, bagi Rosa Luxemburg, revolusi bukanlah hal yang bersifat taktis, melainkan prinsipil. Revolusi merupakan kunci utama untuk mewujudkan Sosialisme. Oleh Rosa, reformasi tidak ia tolak sama sekali. Namun, Rosa menganggap bahwa reformasi harus dijadikan sebagai persiapan untuk mewujudkan revolusi. Menghapuskan hubungan-hubungan produksi kapitalistik dengan revolusi merupakan syarat utama untuk mewujudkan Sosialisme.

     Menurut Rosa Luxemburg, mewujudkan Sosialisme semata-mata dengan cara reformasi adalah sebuah hal yang absurd. Hal ini tidak hanya menggerogoti mental revolusioner kaum proletar, namun juga menihilkan fakta negara klas itu sendiri. Kaum proletar tidak boleh terpaku kepada kebutuhan sehari-hari secara reformis saja (atau jika menggunakan bahasanya Lenin adalah kecenderungan ekonomisme). Ia harus menjadikan reformasi itu sebagai sebuah tahap untuk menggapai revolusi.


PENUTUP

Akhirnya, reformasi yang terjadi selama hampir 22 tahun yang lalu telah terbukti gagal. Praktik KKN setelah ORBA berlalu tidaklah hilang, justru malah semakin menjadi-jadi. Maka dari itu, untuk mewujudkan Sosialisme, sebagaimana yang disuarakan oleh para pendiri Bangsa Indonesia, maka perjuangan melalui reformasi tidaklah cukup. Kaum Marhaen dengan klas proletariat sebagai pionirnya harus mampu mewujudkan revolusi. Karya-karya Marxis seperti "reformasi atau revolusi" oleh Rosa Luxemburg atau "Apa yang harus dikerjakan?" Karya Vladimir Lenin dapat menjadi inspirasi untuk mewujudkan revolusi.

APAKAH SENTRALISME DEMOKRATIK ITU?

     Banyak yang beranggapan bahwa konsep ini adalah konsep yang sama seperti yang ditawarkan oleh rezim Stalinisme.  Kaum-kaum non-Marxis sering menyalahartikan konsepsi ini sebagai bentuk totaliter sebagaimana yang terjadi di Uni Soviet di era kepemimpinan Joseph Stalin. Tentu saja hal ini tidak benar. Apa yang mereka maksudkan bukanlah Sentralisme demokratik, namun Sentralisme birokratik. Lalu, apa itu Sentralisme demokratik dan bagaimana konsepsinya?


MEMAHAMI LEBIH DALAM

"Keberagaman dalam diskusi dan kesatuan dalam aksi"

     Kalimat yang singkat, padat, dan jelas, demikianlah penjelasan Lenin mengenai sentralisme demokratik. Sentralisme demokratik atau sentralisme demokratis adalah penerapan metode Marxis untuk mengatur dan  untuk memimpin kelas pekerja dalam transformasi masyarakat yang revolusioner. Sentralisme demokratik menggabungkan kepemimpinan pusat dengan inisiatif dan aktivitas kreatif lokal serta dengan tanggung jawab masing-masing badan dan pejabat negara untuk pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Metode ini sering digunakan oleh Partai Leninis di mana keputusan politik yang dicapai melalui proses pemungutan suara mengikat semua anggota partai.

     Sentralisme demokratik ini sendiri terdiri dari dua elemen yang berbeda, yakni demokrasi dan sentralisme, yang berhubungan secara dialektis dan terus berubah dari perjuangan dan persatuan. Dengan kata lain, metode ini bukan merupakan metode yang baku dan kaku, tetapi lebih merupakan pendekatan untuk proses pengambilan keputusan kolektif dan tindakan kolektif yang dapat mengambil berbagai bentuk, sesuai dengan perkembangan organisasi dan tuntutan perubahan dari perjuangan kelas.

     Aspek demokrasi dari sentralisme demokratis sendiri berfungsi untuk memastikan pengambilan keputusan yang  mencakup diskusi menyeluruh tentang pertanyaan-pertanyaan politik, penayangan penuh sudut pandang minoritas, pengambilan keputusan kolektif atau peninjauan berkala atas keputusan yang didelegasikan, laporan dari anggota tentang pekerjaan dan analisis mereka, ketentuan untuk inisiatif dari anggota, dan kritik terhadap semua aspek politik, organisasi, dan praktik teoretis. Praktik organisasi yang demokratis bertumpu pada prinsip bahwa keputusan kolektif yang dibuat dengan suara terbanyak setelah diskusi penuh, informasi, dan jujur.

     Aspek sentralisme diperlukan untuk memastikan kesatuan tindakan dalam melaksanakan keputusan organisasi, untuk memberikan fleksibilitas strategis dan taktis dalam berurusan dengan negara borjuis yang sangat tersentralisasi, dan untuk menciptakan dasar dalam praktik sosial untuk mengevaluasi garis organisasi. Sentralisme mencakup kepemimpinan di semua tingkatan yang merangkum gagasan dan pengalaman keanggotaan, menyusun proposal untuk dipertimbangkan oleh organisasi, menyajikan argumen politik untuk posisi yang direkomendasikan, menerapkan kebijakan, dan merespons secara tegas untuk memandu organisasi dan kelas pekerja melalui tikungan dan putaran perjuangan.

     Hubungan antara sentralisme dan demokrasi sangatlah penting. Tanpa demokrasi, kepemimpinan tidak memiliki informasi yang akurat tentang perkembangan perjuangan kelas yang sebenarnya, dan terutama tentang kebutuhan dan kemampuan massa. Padahal, ia sendiri harus mengembangkan strategi dan taktik dengan menerapkan teori Marxis pada pandangan parsialnya sendiri tentang situasi politik. Di sisi lain, tanpa sentralisme,  pengalaman para anggota partai dan massa akan terpencar dan tidak terorganisir. Organisasi tidak akan bisa menerjemahkan pengetahuan dan pengalamannya menjadi kekuatan material. Dengan demikian, tidak akan ada demokrasi tanpa sentralisme, dan tidak ada sentralisme tanpa demokrasi.

     Kongres Ketujuh Partai Buruh Sosial Demokrat Rusisa  (Bolshevik) yang diadakan di Pertograd antara 26 Juli - 3 Agustus 1917 mendefinisikan sentralisme demokratik sebagai berikut:

1. Bahwa semua badan pengarah Partai, dari atas ke bawah, harus dipilih.
2. Badan Partai tersebut wajib memberikan laporan berkala tentang aktivitas mereka kepada organisasi-organisasi Partai masing-masing.
3. Bahwa harus ada disiplin Partai yang ketat dan subordinasi minoritas terhadap mayoritas.
4. Bahwa semua keputusan badan yang lebih tinggi harus mengikat secara absolut kepada badan yang lebih rendah dan kepada semua anggota Partai.

     Walaupun metode ini seringkali digunakan oleh partai-partai Leninis, namun bukan berarti metode ini tidak dapat digunakan oleh organisasi lainnya. Kaum pelajar dapat menggunakan metode ini sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan dalam setiap kegiatannya. Metode ini terutama sangat dianjurkan untuk menjadi referensi bagi pelajar dalam mengorganisasikan sesama pelajar demi kesadaran klas.

ALIENASI PENDIDIKAN

"Aduh, nyong urung sinau acan koh" (Indonesia: aduh, aku belum belajar sama sekali koh) kataku terhadap teman-teman ku yang sedang belajar di depan kelas. Seperti biasa, untuk menyambut UTS (atau apapun itu namanya), beberapa siswa (mungkin termasuk saya) mendadak menjadi rajin untuk belajar. Hari itu akan diadakan tes mapel ekonomi, mapel yang cukup saya sukai. Karena saya belum belajar sama sekali, akhirnya saya pun hanya belajar ala kadarnya. Walaupun akhirnya, Puji Tuhan, Alleluya, Alhamdulillah, saya memeroleh nilai yang cukup baik.

     Pada artikel ini, kita tidak akan membahas mengenai UTS atau yang serupa dengannya. Pada artikel ini, kita akan membahas mengenai alienasi dalam pendidikan. Mengapa pada saat itu beberapa siswa menjadi mendadak rajin untuk belajar? Jawabannya mudah, tentunya agar nilai yang diperoleh mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Ketika seseorang belajar semata-mata hanya untuk memeroleh nilai yang tinggi, maka ia telah mengalami alienasi dalam proses belajarnya. Belajar tidak menjadi sarana untuk mengembangkan diri, tetapi semata-mata hanya untuk memeroleh nilai, yang pada akhirnya nilai tersebut digunakan untuk mencari pekerjaan.

     Dunia pendidikan memang tidak sama dengan dunia ekonomi, namun bukan berarti teori-teori ekonomi tidak dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam dunia pendidikan. Teori alienasi kerja yang dipopulerkan oleh Karl Marx ini menjelaskan keterkaitan antara manusia dengan produk aktivitasnya. Marx menyebut keterasingan (alienasi) sebagai proses historis di mana manusia semakin terasing dari alam dan dari produk dari aktivitas mereka. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai alienasi pendidikan, ada baiknya jika kita melihat terlebih dahulu konsepsi alienasi kerja secara lebih terperinci.


KETERASINGAN DALAM PEKERJAAN

Menurut Marx, pekerjaan adalah tindakan manusia yang paling dasar. Dalam pekerjaan, manusia dapat merealisasikan dirinya untuk menjadi nyata. Pekerjaan inilah yang menjadikan manusia berbeda dengan hewan. Hewan bekerja atas dasar nalurinya saja, tidak lebih daripada itu. Namun, manusia bekerja secara bebas dan universal. Ia dapat bekerja meskipun tidak merasakan kebutuhan langsungnya (misalnya melukis hanya untuk hobi atau untuk diberikan secara cuma-cuma). Kerja yang bebas dan sadar adalah ciri khas kerja manusia.

     Karena pekerjaan adalah sarana perealisasian diri manusia, bekerja seharusnya menjadi kegiatan yang menggembirakan. Bekerja seharusnya memberikan kepuasan. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Bagi sebagian orang, khususnya kaum pekerja, bekerja adalah hal yang 'menakutkan'. Pekerjaan tidak mengembangkan mereka, justru malah menyiksa mereka. Mengapa demikian?

     Menurut Marx, dalam sistem kapitalisme, orang tidak bekerja secara bebas dan universal, melainkan semata-mata karena terpaksa, sebagai syarat agar dapat hidup. Pada tahap inilah, manusia mengalami alienasi dalam pekerjaan.

     Dalam kapitalisme, kerja tidak menjadi sarana untuk merealisasikan hakekatnya yang bebas dan universal. Pekerjaan menjadi suatu kegiatan penuh paksaan. Pekerjaan bukan menjadi kebutuhan bagi manusia, melainkan manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup di luar pekerjaan. Manusia bekerja agar tidak lapar. Dalam kapitalisme, pekerjaan manusia tidak mengembangkan dirinya, melainkan memiskinkan dirinya.

     Tidak hanya teralienasi dalam kegiatannya, manusia pun teralienasi terhadap produk ciptaannya. Dalam kapitalisme, kaum pekerja terasingkan dari produk ciptaannya. Sebagai pekerja,  ia tidak dapat memiliki hasil pekerjaannya. Produk yang dihasilkannya telah menjadi milik kaum kapitalis. Jika demikian, apa yang ia kerjakan tidak ada artinya bagi dirinya. "Semakin si pekerja menghasilkan pekerjaan, semakin ia, dunia batinnya, menjadi miskin" kata Karl Marx dalam catatan filsafat ekonominya.


PELAJAR YANG TERALIENASI

Proses-proses alienasi pada diri para pekerja ini akhirnya menular dan terjadi di dunia pendidikan. Internalisasi logika kapital yang memandang segala sesuatu sebagai komoditi telah menjadikan pendidikan dipandang dari segi nilai tukarnya saja, yaitu sebuah sarana yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang kelak dapat menghasilkan keuntungan finansial.

     Dalam sekolah, para pelajar dituntut untuk memeroleh nilai setinggi-tingginya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Senang tidak senang dan mau tidak mau, ia harus menyelesaikan target memelajari begitu banyak materi pelajaran. Tidak penting apakah proses pendidikan bermakna bagi pelajar atau tidak, yang terpenting kemudian adalah menyelesaikan semua beban studi dan memberikan hasil minimal sama dengan standar. Inilah yang dinamakan Fromm dengan automaton, manusia tidak ubahnya seperti mesin. Manusia mengalami alienasi dalam pendidikannya.

     Melihat hal ini, maka nampaknya alienasi yang dialami pelajar tidak ada bedanya dengan alienasi para pekerja. Para pelajar teralienasi dengan kerja mereka. Belajar adalah bagian dari pekerjaan manusia. Dalam sekolah, belajar tidak lagi menjadi sarana untuk mengembangkan diri, namun semata-mata hanya untuk mendapatkan nilai. Seringkali para pelajar tertekan untuk mendapatkan nilai-nilai yang telah ditentukan. Akibatnya, banyak pelajar yang mengabaikan kegiatan belajar dan lebih mementingkan nilai. Nilai lebih tinggi kedudukannya dari kerja itu sendiri (belajar).

     Tidak hanya itu, para pelajar juga teralienasi terhadap produk pikirannya (dalam hal ini hasil dan pengalaman yang mereka dapatkan selama menempuh pendidikan). Sangat sedikit pelajar yang mampu menjiwai materi pelajaran yang diberikan. Tidak ada internalisasi nilai-nilai pada materi menyebabkan ilmu yang diterima hanya sekedar angin lalu saja. Karena tidak tidak adanya internalisasi nilai-nilai, ilmu yang mereka terima menjadi tidak bermakna.

     Pendidikan, sebagai sebuah indikator majunya suatu bangsa memang perlu mengalami revolusi secara besar-besaran jika kita memang masih menginginkan sebuah realitas yang lebih baik. Perombakan kurikulum secara progresif sangat dibutuhkan demi menghilangkan alienasi dalam pendidikan ini. Selain itu, meletakan dimensi humanisme dalam proses berpendidikan pun tak kalah penting. Karena setiap kegiatan manusia, baik itu politik, ekonomi, ataupun pengembangan teknologi, adalah bertujuan untuk kembali memuliakan manusia itu sendiri, dan bukanlah untuk kepentingan finansial semata yang entah akan menguntungkan siapa. Pendidikan harus dapat membangunkan hati belas kasihan pada kaum terhina.